Persyaratan

Persyaratan Pengusulan DAK TPPKT

Pemerintah daerah yang berminat mengikuti program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, perlu melengkapi persyaratan baik dokumen maupun data teknis.

rEADINESS cRITERIA utama

Berkaitan dengan dokumen dan data dukung yang mempersentasikan usulan program dan kesiapan program untuk dilaksanakan

rEADINESS cRITERIA teknis TAHAP 1

Dokumen dan data yang berkaitan dengan perencanaan teknis kegiatan yang diusulkan pada tahap pasca ekspos

rEADINESS cRITERIA teknis TAHAP 2

Dokumen dan data yang berkaitan dengan perencanaan teknis kegiatan yang diusulkan pada tahap simonisasi dan harmonisasi

READINESS CRITERIA UTAMA

1. Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

Executive Summary Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (template terlampir)

2. Surat Keputusan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (peraturan terlampir)

3. Dokumen terkait Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

RP2KPKPK/RP2KPKP/RP3KP/dan sejenisnya
Dokumen RISPAM
Dokumen SSK (Format komitmen penyusunan SSK terlampir)
Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah/Minimal Jakstrada

4. Kesiapan Calon Penerima Bantuan

Bukti sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan (BA Sosialisasi terlampir)

5. Dokumen Pernyataan Status Kesesuaian dan Kesiapan Lahan

Pemetaan status pertanahan dan rencana penanganannya (contoh terlampir)
Berita Acara Kesepakatan Warga untuk konsolidasi tanah (jika menggunakan skema sertipikasi konsolidasi tanah) (format terlampir)
Surat Dukungan Fasilitasi Aspek Pertanahan oleh Kantor Pertanahan setempat (contoh terlampir)

6. Kesesuaian Lahan sebagai Zona Permukiman

Surat Pernyataan Peruntukan Lahan untuk Permukiman dari Instansi Berwenang dalam Penataan Ruang (contoh terlampir)
RTRW/Peraturan Daerah sejenisnya

READINESS CRITERIA TEKNIS TAHAP 1

a. PERENCANAAN, PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Profil Kawasan Kumuh

Baseline permukiman kumuh
Profil Permukiman Kumuh (contoh numerik kumuh terlampir)
Video Kawasan

2. Surat Bukti Komitmen Kepala Daerah

Surat Komitmen Kepala Daerah (format terlampir)
Surat Dukungan Pendanaan Pihak Ketiga (jika ada)

3. Pokja yang menangani Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi/Tim Koordinasi Sejenis

Bidang Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) maupun Air Minum dan Sanitasi (Pokja AMPL)

4. Alur Koordinasi

Alur koordinasi pelaksanaan DAK Integrasi (contoh terlampir)

6. Kinerja DAK Tahun Sebelumnya

Kinerja DAK Reguler Tahun (diisi pada eMon DAK)
Kinerja DAK Integrasi Tahun

B. Kesiapan Penerima Program dan Keterlibatan Masyarakat

1. Kesiapan Calon Penerima Bantuan

SK Penerima Bantuan dari Kepala Daerah (format terlampir)
Surat Pernyataan Kesepakatan Warga

2. Kesiapan Calon Pengampu Infrasruktur

Surat Dukungan TPS3R dari Dinas Lingkungan Hidup atau sejenisnya (jika mengusulkan)
Surat Dukungan Air Limbah dari Dinas Lingkungan Hidup atau sejenisnya (jika mengusulkan)
Surat Dukungan Air Minum dari Dinas PUPR/PUTR atau sejenisnya (jika mengusulkan)

C. Lahan/Pertanahan

1. Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Perumahan dan Permukiman Sektor Rumah Swadaya

Status Tanah
Bukti Kesiapan Lahan Sektor Rumah Swadaya (format terlampir)

2. Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Perumahan dan Permukiman Sektor Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

Status Tanah
Bukti Kesiapan Lahan Sektor Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan (format terlampir)

3. Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Air Minum

Status Tanah
Bukti Kesiapan Lahan Bidang Air Minum

4. Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Sanitasi sektor Air Limbah

Status Tanah
Bukti Kesiapan Lahan Bidang Air Limbah

5. Ketersediaan Lahan Peruntukan Bidang Sanitasi Sektor Persampahan untuk Menu Pembangunan TPS3R atau Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R

Status Tanah
Bukti Kesiapan Lahan Bidang TPS3R

d. siteplan before & after

1.1 Siteplan Before & After Pelaksanaan

(format terlampir)

e. RENCANA KEGIATAN DETAIL ENGINERING DESIGN (DED) DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

1. Air Minum

Detail Enginering Design (DED)
Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2. Air Limbah

*) Untuk Menu TS Individual Perkotaan dan Pengadaan Truck Tinja diwajibkan untuk pemerintah daerah yang sudah memiliki IPLT serta sudah/akan menyusun program LLTT